Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi VI DPR RI dengan jajaran direksi BRI di Banten, Senin (25/1/2021). Foto: Runi/nvl

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung mendapati informasi bahwa realisasi transaksi menggunakan Kartu Tani di Provinsi Banten masih rendah. Martin menilai, transaksi menggunakan kartu yang dikeluarkan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian bekerjasama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk perlu dimaksimalkan.

“Program Kartu Tani belum secara maksimal dimanfaatkan. Tingkat penyerapannya saja di Provinsi Banten bahkan di bawah satu persen, yang menjadikan Banten, provinsi terendah dalam hal realisasi transaksi kartu tani. Saya rasa ini jadi (perlu) perhatian khusus,” kata Martin usai memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi VI DPR RI dengan jajaran direksi BRI di Banten, Senin (25/1/2021).

Politisi Partai NasDem itu melanjutkan, minimnya pemanfaatan Kartu Tani ini bukan hanya di Banten, namun daerah lain yang memiliki kawasan pertanian.  “Jadi berdasarkan temuan, saya meminta kepada BRI, (terkait) data (transaksi Karu Tani) lebih dalam lagi, dan sudah dikatakan pihak BRI akan memberikan data yang diinginkan, untuk nantinya Komisi VI akan mengevaluasi kepada pihak-pihak terkait,” paparnya.

Sebagai tindak lanjut terkait hal ini, Komisi VI DPR RI juga akan menggelar rapat kerja gabungan dengan Komisi IV DPR RI, selaku mitra kerja Kementan. “Rapat gabungan ini sangat diperlukan, agar program ini lebih bermanfaat bagi rakyat. Karena ini sebenarnya tidak terkait dengan pandemi Covid, Kartu Tani sangat diperlukan masyarakat. Jadi kita tahu dimana dan apa penyebab dari persoalan yang ada,” pungkas Martin.

Legislator dapil Sumatera Utara II itu menilai, penyebab minimnya transaksi Kartu Tani ini apakah karena minimnya sosialisasinya atau penggunaan kartu yang belum jamak (dikenal) di tengah masyarakat sebagai satu satunya cara untuk memperoleh subsidi. “Bahkan menurut saya dengan adanya Kartu Tani, justru bisa meminimalisir penyelewengan yang ada di lapangan. Ini harus kita pertegas kepada pemerintah,” tegas Martin.

Capaian mengenai realisasi Kartu Tani di Banten di antaranya kartu tercetak sebanyak 296.875, terbagi ke petani sebanyak 217.318 (73 persen), sudah digunakan 1.459 kartu (0,7 persen), jumlah kpl 446, dan EDC terpasang 314 (70 persen). sementara jumlah transaksi mencapai 2796, realisasi 381.289 kg, dan nilai nominal Rp678 juta. Selama tahun 2020, enam kabupaten dan kota di Banten telah melakukan pembelian pupuk subsidi menggunakan Kartu Tani dengan total realisasi sebanyak 318 ribu kg, dan pupuk senilai Rp678 juta. (rni/sf)